RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PELAKSANAAN PATEN
NOMOR ….. TAHUN ….
TENTANG 
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.13 Tahun 1997, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;

Mengingat:	1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya;
	2.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana telah diubah degan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.	Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

2.	Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.

3.	Penemu adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan.

4.	Pemegang Paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
5.	Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Pemerintah untuk melaksanakan Paten.

6.	Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh Pemegang Paten, atas Penemuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

7.	Pertahanan Keamanan Negara adalah pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang mencakup dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri.

8.	Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan paten.

Pasal 2

1.	Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berdasarkan atas persetujuan dan pertimbangan dari instansi yang kewenangannya terkait dengan pelaksanaan dari jenis penemuan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.
2.	Keputusan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup berbagai jenis penemuan bidang:

a.	Nuklir;
b.	Peralatan Perang;
c.	Kimia;
d.	Biologi;
e.	Bahan Peledak; dan
f.	Penemuan lainnya yang dianggap berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5, Pemerintah melalui Kantor Paten memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Paten dengan mencantumkan:
a.	judul penemuan yang dimaksud;
b.	nama penemu;
c.	nama pemegang paten;
d.	nomor registrasi;
e.	alasan pelaksanaan paten oleh pemerintah;
f.	jangka waktu pelaksanaan; dan
g.	rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis penemuan yang akan dilaksanakan.

Pasal 5

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden, Pemerintah berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melalui Kantor Paten, memanggil pemegang paten dan atau penemu untuk menjelaskan dan membicarakan alasan-alasan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.

Pasal 6

1.	Sebagai kompensasi atas Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, kepada Pemegang Paten diberikan imbalan yang wajar berupa royalty yang jumlah dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
2.	Dalam hal Pemegang Paten keberatan atas jumlah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah, dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3.	Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal ……….

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal …….

Menteri Sekretaris Negara
Republik Indonesia

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN …… NOMOR ……