BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1.	Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data-data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen, file, laporan, buku, diagram, peta, gambar, foto, film, visual, rekaman suara, rekaman melalui komputer atau metode lain yang dapat ditampilkan. 
2.	Badan publik yang dimaksud di dalam UU ini adalah penyelenggara negara yang menjalankan pemerintahan termasuk lembaga negara yang terdapat dalam struktur penyelenggaraan negara di tingkat eksekutif (pemerintah), legislatif dan judikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah,  badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, organisasi non pemerintah yang mendapatkan dana dari anggaran negara (baik dari APBN, APBD, atau non budgeter), dan lembaga usaha swasta yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari pemerintah untuk menjalankan sebagian fungsi pelayanan publik.
3.	Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan, konsultasi, perumusan dan pengkajian, pengawasan, mediasi, dan ajudikasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi, yang berada di tingkat pusat dan daerah.
4.	Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini anggota Komisi Informasi, mendorong pihak pengadu dengan pihak yang diadukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. 
5.	Ajudikasi adalah suatu proses penyelesaian kasus dimana pihak ketiga dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi Informasi membantu menyelesaikan kasus dengan cara memutus setelah mendengarkan dan menganalisis fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu maupun pihak yang diadukan.
6.	Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing. 

BAB II    
ASAS DAN TUJUAN

A s a s 

Pasal 2 

(1).	Setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.
(2).	Pengaturan di dalam UU ini harus diartikan atau dilihat oleh setiap orang dari sudut pandang keterbukaan.
(3).	Pengecualian hanya dapat dilakukan apabila pemberian informasi kepada setiap orang dapat membahayakan negara dan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
(4).	Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ayat (2) didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut dibuka serta diberikan kepada masyarakat.
 
Pasal 3

Setiap informasi harus dapat diperoleh setiap orang dengan cepat dan tepat waktu, murah, dan sederhana 

Penjelasan: 
yang dimaksud dengan sederhana adalah adanya prosedur yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

T u j u a n

Pasal 4

Undang-undang ini bertujuan memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang dikuasai oleh badan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan ini dalam rangka: 
a.	Akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan badan publik. 
b.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik 
c.	Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik. 
d.	Memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

BAB III

HAK-HAK MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Hak–Hak Masyarakat

Pasal 5

Setiap orang berhak mendapatkan informasi sesuai dengan Undang-undang ini. 

Pasal 6

Setiap orang di dalam mengajukan permohonan informasi tidak perlu menyertakan alasan dari permohonan tersebut. 

Penjelasan: dalam negara demokratis, penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas didasarkan atas amanat dari masyarakat. Oleh karena itu informasi yang berada di badan publik, yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah informasi milik masyarakat. 

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk menggunakan dan/atau menyebarluaskan informasi yang didapatkan berdasarkan Undang-undang ini.

Penjelasan:
Menggunakan dan/atau menyebarluaskan informasi dapat dilakukan dengan mengutip, menerbitkan, menyiarkan, atau cara-cara lain . 

Kewajiban Badan Publik

Pasal 8

Setiap badan publik wajib untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi yang berada di bawah penguasaannya secara utuh dan dalam kondisi yang baik secara cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik adalah seluruh informasi yang berada di suatu badan publik, baik yang dihasilkan sendiri dan/atau informasi yang diperoleh dan/atau dihimpun dari sumber lain.

Informasi secara utuh dimaksudkan untuk dapat mengerti secara baik dan menyeluruh suatu kebijakan publik.

Informasi yang berada dalam kondisi baik adalah kondisi di mana informasi dapat dipergunakan untuk mengetahui isi dari informasi secara keseluruhan, misalnya informasi tidak berada dalam keadaan cacat.

Pasal 9

(1)	Untuk memenuhi hak-hak setiap orang atas informasi yang utuh, badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.
(2)	Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut setidak-tidaknya memuat pertimbangan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan nasional, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran bagi pengambilan suatu kebijakan.

Penjelasan:

Salah satu tujuan menjamin hak memperoleh informasi adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 4. Pertimbangan yang dituangkan secara tertulis merupakan salah satu hal penting di dalam akuntabilitas badan publik. Dalam prakteknya, pengambilan kebijakan oleh pejabat suatu badan publik dijumpai bahwa badan publik tidak mencantumkan secara tertulis dasar pertimbangan kebijakan yang diambil. 

Dengan tidak adanya pertimbangan tertulis akan sulit bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Untuk itu kewajiban penulisan pertimbangan akan sangat membantu pencari informasi di dalam mendapatkan informasi yang utuh. 

Pasal 10 

Untuk memenuhi hak-hak setiap orang atas informasi dalam kondisi yang baik maka badan publik wajib untuk:
(1)	mendokumentasikan, memelihara, dan menyediakan informasi yang berada di bawah penguasaannya.
(2)	memberikan informasi yang berada di bawah penguasaannya kepada setiap orang yang meminta, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang ini.

Penjelasan
Termasuk dalam pengertian memelihara adalah mencegah tidak bergunanya suatu informasi karena informasi tersebut berada dalam kondisi yang tidak baik.

Pasal 11 

Pengaturan mengenai dokumen perusahaan dan arsip mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu:
(1)	Jangka waktu untuk penyimpanan dokumen perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan.
(2)	Kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 10 angka 1 yang diperuntukan bagi informasi yang tergolong sebagai arsip diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kearsipan.

Pasal 12

Setiap badan publik wajib memberikan informasi secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan.
Kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana diatur pada ayat (1), setidak-tidaknya meliputi:
a.	Nama badan publik terkait.
b.	Struktur dan fungsi dari badan publik.
c.	Daftar informasi yang menyangkut kepentingan publik yang berada di bawah penguasaan badan publik tersebut.
d.	Daftar perjanjian dan perijinan yang dibuat serta diterbitkan dalam kerangka kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
e.	Informasi dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
f.	Tata cara untuk mendapatkan informasi di badan yang bersangkutan.
g.	Alamat dan nama pejabat yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi tersebut.
Kewajiban menyebarluaskan informasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan cara-cara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkaunya serta mendapatkannya.
Cara-cara sebagaimana dimaksud ayat (3), ditentukan lebih lanjut oleh pejabat yang bertanggung jawab di badan publik terkait.

 Penjelasan:

Kewajiban ini adalah kewajiban proaktif dari badan publik terhadap informasi dasar. Informasi dasar sebagaimana disebutkan dalam kewajiban dalam ayat (2) adalah informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan menyadari informasi yang ada di suatu badan publik.

Yang dimaksud dengan hajat hidup orang banyak adalah informasi yang mengandung  risiko terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan orang banyak, dan hal-hal lain yang   merupakan kepentingan publik misalnya, keuangan negara atau daerah.     
  
Pasal 13

Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik wajib:
(1)	menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi.
(2)	membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara cepat dan tepat waktu, murah, serta  sederhana.

BAB IV
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 14

Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi berada di bawah penguasaannya, kecuali menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut:
(1).	informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat merugikan proses penegakan hukum.
(2).	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 
(3).	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional. 
(4).	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengancam keselamatan perorangan atau orang banyak.
(5).	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat  melanggar kerahasiaan pribadi.

Pasal 15

Pejabat dokumentasi dan informasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi-konsekuensi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 16 

Komisi Informasi dapat membuka suatu informasi yang dikecualikan pada pasal 14 berdasarkan permohonan yang diatur dalam Pasal 18 dan 19, dengan mempertimbangkan adanya kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada kepentingan untuk menutup informasi tersebut.

BAB V

M E K A N I S M E

Pasal 17

(1)	Mekanisme untuk mendapatkan informasi didasarkan pada prinsip-prinsip cepat dan tepat waktu, murah atau secara ekonomis dapat dijangkau oleh masyarakat luas, serta prosesnya sederhana atau tidak berbelit-belit.

Pasal 18

(1)	Setiap orang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. 
(2)	Permohonan berisikan nama, alamat pemohon, subyek informasi, format informasi dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
(3)	Dalam hal permohonan untuk mendapatkan informasi diajukan secara tidak tertulis, badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permohonan tersebut. 
(4)	Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) berupa nomor pendaftaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
(5)	Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: 
•	Informasi tersebut berada di bawah penguasaannya atau tidak.
•	Dalam hal informasi tidak berada dibawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang dimohon di badan publik lain, maka ia wajib untuk memberitahukan badan publik yang menguasai informasi dimaksud.
•	Diterima atau ditolaknya permintaan berdasarkan ketentuan dalam UU ini, 
•	Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, maka dicantumkan subyek informasi yang akan diberikan,
•	Dalam hal informasi ditolak, dicantumkan alasan-alasan penolakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 13.
•	Cara penyampaian dan format informasi akan diberikan.
•	Biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi yang dimohon sebagaimana diatur oleh UU ini.
•	Hak setiap orang, kewajiban badan publik dan upaya hukum berdasarkan Undang-undang ini. 
(6)	Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (5) permintaan selama-lamanya 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. 

Penjelasan
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan subyek informasi adalah gambaran atau isi mengenai informasi yang diinginkan, cara penyampaian informasi adalah mekanisme yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi misalnya diambil secara langsung, melalui pos, telepon, fax, e-mail, dan lain-lain, format informasi adalah bentuk informasi yang diinginkan, misalnya salinan tertulis, rekaman suara atau gambar, mikro film, disket, compact disc, atau dalam bentuk-bentuk lain. 

Ayat (4)
Nomor pendaftaran harus diberikan sesaat setelah permohonan diterima, kecuali dalam hal permohonan dikirimkan melalui surat.

Pasal 19

Apabila permohonan informasi dapat dipenuhi dengan memberikan atau mengirimkan salinan informasi maka: 
(1)	Informasi dikirimkan bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18.
(2)	Dalam hal permohonan informasi tidak dapat dipenuhi karena tidak dimungkinkan membuat salinan dari informasi yang dimintakan maka diberitahukan bagaimana cara informasi tersebut dapat dilihat di badan publik yang bersangkutan.

Pasal 20

Tata cara dan mekanisme yang diatur dalam pasal 18 dan 19 untuk memperoleh informasi tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menggantikan akses terhadap informasi publik yang telah atau akan ada, melainkan harus dianggap sebagai unsur pelengkap dan merupakan upaya hukum terakhir untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh lembaga publik. 

BAB VI
KOMISI INFORMASI

Pasal 21

Komisi Informasi adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berfungsi:
a.	melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, 
b.	menyelesaikan sengketa melalui pilihan penyelesaian sengketa (penengahan) atau melalui ajudikasi  yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang ini, serta 
c.	membina lembaga-lembaga negara dalam mengembangkan kapasitas penyediaan dan pelayanan informasi bagi kepentingan publik.

K e d u d u k a n 

Pasal 22

(1)	Komisi Informasi terdiri dari Komisi Pusat dan Komisi Daerah.
(2)	Komisi Pusat adalah Komisi Informasi di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara 
(3)	Komisi Propinsi adalah komisi informasi di tingkat propinsi dan berkedudukan di Ibukota Propinsi.

S u s u n a n

Pasal 23

(1)	Komisi Pusat dan Komisi Propinsi masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota.
(2)	Komisi Pusat dan Komisi Propinsi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh sekretaris.
(3)	Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
(4)	Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan musyawarah atau pemungutan suara.

T u g a s 

Pasal 24

Komisi Informasi bertugas untuk: 
1.	Memantau pelaksanaan dan efektifitas Undang-undang ini. 
2.	Melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban badan publik yang terdapat dalam Undang-undang ini untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang kebebasan memperoleh informasi di masa mendatang.
3.	Membina badan publik dalam mengembangkan kapasitas penyediaaan dan pelayanan informasi bagi kepentingan publik.
4.	Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan  mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Undang-undang ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dengan berbagai cara lain. 
5.	Merumuskan dan mengajukan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan Undang-undang ini  kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6.	Menerima, memeriksa dan memutus kasus-kasus yang diajukan oleh setiap orang  tentang penolakan informasi dari lembaga negara terkait berdasarkan alasan yang terdapat dalam pasal 33, melalui proses mediasi atau proses ajudikasi.
7.	Melakukan evaluasi mekanisme penyebarluasan informasi yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik. 

Pasal 25

Komisi Pusat bertugas untuk:
(1)	Menerima, memeriksa dan memutus sengketa tentang sengketa mengenai kewenangan komisi daerah memeriksa dan memutus suatu kasus yang diajukan oleh masyarakat.
(2)	Membuat pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
(3)	Mengevaluasi pedoman tata cara sebagaimana dimaksud ayat (2) secara berkala melalui konsultasi dengan Komisi Daerah dan masyarakat luas.

W e w e n a n g

Pasal 26

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang sebagai berikut:
1.	Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan pelayanan informasi di lembaga-lembaga negara dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2.	Meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang terkait dengan kewajiban berdasarkan Undang-undang ini.
3.	Mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan oleh komisi Informasi.
4.	Memanggil atau mendengar pejabat terkait dalam badan publik ataupun pihak-pihak yang terkait, untuk dihadirkan sebagai saksi dalam rangka menengahi maupun memutus kasus pengaduan masyarakat.
5.	Dalam menjalankan fungsi memutus, Komisi Informasi wajib mengambil sumpah dari setiap saksi yang didengar keterangannya.

Pertanggungjawaban

Pasal 27

(1)	Komisi Pusat bertanggungjawab kepada DPR RI 
(2)	Komisi Daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
(3)	KP melaporkan pelaksanaan seluruh tugas dan wewenangnya setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(4)	KD melaporkan pelaksanaan seluruh tugas dan wewenangnya setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
(5)	Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) bersifat terbuka untuk umum dan wajib disebarluaskan melalui media cetak dan elektronika termasuk internet. 

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 28

Untuk diangkat sebagai anggota komisi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.	Warga negara Indonesia;
b.	 Memiliki integritas dan tidak tercela;
c.	Kemandirian;
d.	Diterima oleh masyarakat luas. 
e.	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan ideologis dan politik.
f.	Memiliki pemahaman di bidang hak asasi manusia dan kebijakan publik,
g.	Memiliki pengalaman menjalankan aktivitas kepentingan publik dalam masyarakat.

Pasal 29

(1)	Anggota Komisi Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diangkat serta dikukuhkan oleh Presiden selaku Kepala Negara.  
(2)	Anggota daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan diangkat serta dikukuhkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah.
(3)	Dalam memilih calon anggota komisi DPR dan DPRD mendengarkan usulan dari masyarakat.
(4)	Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara transparan dan partisipatif.
(5)	Anggota Komisi Pusat dan Komisi Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 30

(1)	Anggota Komisi Informasi  diberhentikan secara hormat apabila telah habis masa jabatannya, mengundurkan diri atau meninggal dunia.
(2)	Anggota Komisi Pusat wajib diberhentikan oleh Presiden dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi apabila:
a.	Terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara.
b.	Terbukti telah melanggar kode etik Komisi Informasi.
c.	Terbukti telah melalaikan tugasnya yang mengganggu tugas dan wewenang komisi secara keseluruhan.

Penggantian Anggota Antar Waktu

Pasal 31

(1)	Dalam hal anggota komisi pusat berhenti dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat sebelum masa jabatannya berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut harus diisi dengan anggota pengganti antar waktu.
(2)	Nama untuk anggota antar waktu diambil dari daftar calon anggota yang dimiliki DPR yang tidak disampaikan kepada Presiden atau Gubernur untuk dikukuhkan sepanjang syarat sebagai anggota komisi sebagaimana dimaksud pasal 28 masih dipenuhi oleh calon anggota dimaksud.

Mekanisme Pengaduan Terhadap Kinerja Komisi Informasi

Pasal 32

(1)	Setiap orang berhak mengadukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi apabila menemukan hal-hal sebagaimana tersebut pada pasal 30 ayat (2).
(2)	Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi wajib meneliti kebenaran dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
(3)	Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi wajib menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepada pengadu.
(4)	Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) membuktikan anggota komisi melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) maka tindakan pemberhentian dapat dilakukan oleh Presiden untuk anggota Komisi Pusat atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Gubernur untuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi untuk anggota Komisi Daerah. 

BAB VII
KEBERATAN DAN UPAYA BANDING

Pasal 33

Setiap peminta informasi dapat mengajukan keberatan dan upaya banding dalam hal :
1.	ditolaknya permintaan informasi berdasarkan alasan kerahasiaan.
2.	tidak dipenuhinya permintaan (informasi tidak dimiliki).
3.	tidak ditanggapinya permintaan informasi.
4.	ditanggapi tetapi tidak sebagaimana yang diminta. 
5.	pengenaan biaya yang tinggi.
6.	penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diminta.

Pasal 34 

(1)	Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat dokumentasi dan informasi. 
(2)	Upaya banding diajukan kepada Komisi Pusat atau Komisi Daerah apabila keberatan yang diajukan oleh peminta informasi tidak memuaskan peminta informasi dalam menanggapi alasan-alasan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 33

Pasal 35

(1)	Keberatan diajukan oleh peminta dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
(2)	Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh peminta informasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
(3)	Apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan oleh bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan  alasan-alasan tertulis.

Pasal 36

(1)	Upaya banding dapat diajukan oleh peminta setelah keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat tidak memuaskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah didapatkannya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) diatas.
(2)	Komisi Informasi Pusat atau Propinsi wajib mengupayakan penyelesaian melalui mediasi atau ajudikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima banding tersebut.

Pasal 37

(1)	Apabila kasus yang diajukan kepada Komisi Informasi berhasil dicapai suatu kesepakatan melalui mediasi, maka hasil kesepakatan dimaksud dituangkan dalam bentuk putusan komisi yang bersifat final dan mengikat.
(2)	Apabila kasus yang diajukan kepada Komisi Informasi diputuskan melalui ajudikasi, maka keputusan dimaksud bersifat final dan mengikat.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 38

(1)	Badan publik terkait sebagai penyedia dan pemberi informasi hanya dapat membebani setiap orang yang meminta informasi dengan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yang berlaku secara umum. 
(2)	Apabila diperlukan, maka KI dapat menetapkan jumlah biaya maksimal untuk mendapatkan informasi secara cuma-cuma.

Penjelasan:
Ayat (1) Biaya penggandaan hanya dapat dimintakan apabila pemohon meminta informasi dalam format yang memerlukan penggandaan, demikian juga halnya dengan biaya pengiriman. 

BAB IX

SANKSI 

Pasal 39

(1)	Komisi Informasi dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pejabat yang bertanggungjawab di badan publik yang tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 13 UU ini, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dengan sanksi yang berupa:
a.	Teguran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali yang dikeluarkan dalam waktu selama-lamanya 3 bulan dengan tembusan kepada atasan, 
b.	apabila teguran-teguran di atas tidak diindahkan, maka dijatuhkan sanksi 

Pasal 40

(1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan keputusan yang telah diberikan Komisi Informasi diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya 500 (lima ratus) juta rupiah dan serendah-rendahnya 100 (seratus) juta rupiah.
(2)	Setiap orang yang karena kealpaannya tidak memenuhi atau melaksanakan keputusan yang telah diberikan Komisi Informasi diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan serendah-rendahnya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya 500 (lima ratus) juta rupiah dan serendah-rendahnya 100 (seratus) juta rupiah.
(3)	Kewajiban untuk mematuhi keputusan komisi informasi tidak hapus dengan adanya penjatuhan pidana berdasarkan ayat (1) dan (2) di atas.

Pasal 41

(1)	Setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan Komisi Informasi sebagaimana diatur pada pasal 24 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan serendah-rendahnya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya 10 juta (sepuluh) juta rupiah dan serendah-rendahnya 1 (satu) juta rupiah.
(2)	Setiap orang yang karena kealpaannya tidak memenuhi panggilan Komisi Informasi sebagaimana diatur pada pasal 24 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan serendah-rendahnya  3 (tiga) hari dan denda setinggi-tingginya 1 juta (satu) juta rupiah dan serendah-rendahnya 200 (dua ratus) ribu rupiah.

Pasal 42

Setiap orang yang dengan sengaja, mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KI sesuai dengan kewenangannya menurut pasal 22 ayat (6), diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan serendah-rendahnya  3 (tiga) hari dan denda setinggi-tingginya 1 juta (satu) juta rupiah dan serendah-rendahnya 200 (dua ratus) ribu rupiah.

Pasal 43

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah kepada Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (5), diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana (sekarang diatur dalam pasal 242 KUHP).

Pasal 44

(1)	Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya 1 (satu) milyar rupiah dan serendah-rendahnya 100 (seratus) juta rupiah.
(2)	Setiap orang yang karena kealpaannya menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan serendah-rendahnya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya 50 (lima puluh) juta rupiah dan serendah-rendahnya 1 (satu) juta rupiah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP
	
Pasal 45

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 46

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

(1)	Komisi Pusat selambat-lambatnya harus dibentuk 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-undang ini. 
(2)	Komisi Daerah selambat-lambatnya harus dibentuk 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini. 
(3)	Pengaturan tentang ketentuan membuat pedoman sebagaimana diatur pada pasal 25 ayat (2) harus ada selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan.
(4)	Retroaktif 

						Disahkan di Jakarta
						Pada tanggal      Tahun 2001 
						PRESIDEN    REPUBLIK    INDONESIA

						ABDURRAHMAN WAHID

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal      Tahun 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR